Selasa, 28 April 2009 | 22:41 WITA
(Sumber : http://tribunkaltim.co.id/)
SAMARINDA, - Imbas krisis global membuat usaha sektor kehutanan, terutama industri kayu lapis (plywood) di Kaltim kian memburuk. Ini terlihat dari nilai eskpornya yang merosot hingga 54 persen, hanya 7,9 juta Dolar AS di Januari 2009. Pada periode yang sama tahun lalu, nilainya masih 17,4 juta Dolar AS. Padahal menurut Ketua DPD Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Kaltim Taufan Tirkaamiana, Selasa (27/4), biasanya pada triwulan pertama permintaan dunia meningkat. Karena itu para pengusaha sempat masih memiliki optimisme. Tapi kenyataan rupanya berbeda. Order maupun harga kayu lapis tidak kunjung membaik.
"Dengan keadaan yang terus memburuk begini, apa tidak keliru kalau kita masih menetapkan kehutanan sebagai sektor unggulan. Apa yang mau diunggulkan kalau kenyataannya nilai ekspor terus turun, PHK juga terus terjadi," kata Taufan didampingi A Syaukani dan Soni. Masing-masing adalah sekretaris dan bendahara.
Ketiganya berharap Dewan Pengupahan Kaltim tidak lagi menetapkan kehutanan sebagai sektor unggulan. Jika itu dilakukan, akan mengurangi beban industri yang tersisa. Delapan industri yang tersisa kini masih coba bertahan dengan produksi cuma 30 persen dari kapasitas. Akibatnya, para pekerja tak lagi mendapatkan lembur.
Selama ini, karena kehutanan masih ditetapkan sebagai sektor unggulan, perusahaan wajib membayar upah pekerja sebesar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) ditambah 5 persen. UMK Samarinda tahun 2009 Rp 966.500 per bulan. Ditambah 5 persen, menjadi Rp 1.014.000. Padahal, kenyataannya sektor ini sudah terpuruk. Terbukti dari banyaknya industri yang gulung tikar dan puluhan ribu pekerja yang sudah ter-PHK.
Kini dari 25 industri plywood di Kaltim, tinggal tersisa delapan. Sampai Desember 2008 sebenarnya masih ada sepuluh pabrik yang bertahan. Namun belakangan PT Segara Timber dan PT Harimas Jaya Plywood juga tak sanggup bertahan. Keduanya turut tumbang bersama lainnya. Sedangkan delapan yang tersisa, terpaksa mengurangi produksinya hingga 70 persen.
Sumalindo misalnya, menurunkan produksinya dari 12.000 m3 menjadi 3.000 m3/bulan.
Intracawood dari 8.000 m3 menjadi 4.000 m3/bulan. "Kapasitas produksi terpaksa turun. Order turun, harga turun, dan bahan baku pun sulit," kata Syaukani, Head of HR Department Sumalindo Lestari.
Meski produksi turun, Sumalindo tidak merumahkan atau melakukan PHK karyawannya. Dari sekitar 3.500 karyawan di Sumalindo Group, tercatat 1.200 bekerja di industri plywood. Harga plywood kini bahkan sudah tidak menutupi biaya produksi. Syaukani mencontohkan, harga floorbase turun dari 480 menjadi 350 Dolar AS/m3. Padahal biaya produksinya 380-400 Dolar AS.
Sedang plywood ukuran 2,4 mm, hanya untung tipis. Dulu 600-700 Dolar AS merosot jadi 450 Dolar AS/m3. Biaya produksinya 380-400 Dolar AS. Namun bagi perusahaan lain bisa jadi tidak ada untung sama sekali, karena harus menanggung ongkos kirim ke negara tujuan.(bin)
24.350 Terkena PHK
PADA awal tahun 2000, pabrik plywood yang aktif mencapai 25 perusahaan. Mereka menampung 40.850 karyawan. Namun memasuki 2005, satu demi satu industri kayu lapis itu gulung tikar. PHK massal tak terhindarkan. Dalam catatan Apkindo Kaltim, saat itu sudah sekitar 16.000 pekerja dari 11 industri yang terkena PHK.
Memaski pertengahan 2008, bersamaan dengan imbas krisis global, kondisinya kian memburuk. Tidak kurang dari 24.350 pekerja yang sudah terkena PHK. Kini tinggal delapan industri yang masih coba bertahan, dengan 16.500 pekerja. "Jika pemerintah tidak coba memberi stimulus kebijakan, bukan tak mungkin keadaan akan lebih memburuk. Misalnya mempermudah percepatan pengesahan RKT, serta tidak lagi menetapkan kehutanan sebagai sektor unggulan," kata Syaukani dari Sumalindo. Taufan menambahkan, stimulus kebijakan bisa pula berupa potongan 50 persen pembayaran Dana Reboisasi (DR) sampai keadaan membaik.(bin)
Baca Lebih Lanjut....
Jumat, 20 Februari 2009 | 00:06 WITA
BONTANG - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Bontang memanggil manajemen Ramayana Cabang Kota Bontang yang diduga memberikan upah karyawan di bawah standar Upah Minimum Kota (UMK) Bontang 2009 yakni Rp 994.000.
"Kami sudah memanggil manajemen Ramayana hari ini dan kami berikan teguran. Secara lisan mereka berjanji akan menerapkan UMK sesuai dengan ketentuan. Selama ini mereka mengaku belum mendapat SK Gubenur tentang UMK 2009 sehingga belum menerapkan, dan kami juga sudah berikan SK itu kepada mereka," ujar Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Disnakersos Bontang, Syarifuddin saat dihubungi, Kamis (19/2). Syarifuddin menjelaskan, hasil inspeksi serikat pekerja (SP) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Buruh (FKSPB) Bontang-Kutim serta Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Bontang juga tidak diketahui manajemen Ramayana.
"Ramayana juga tidak tahu kalau ada sidak dari SP. Kalau mau mengajak sidak Disnaker bisa saja, tetapi ada aturan, tidak bisa langsung begitu. Harus lapor ke pimpinan dulu jika ingin mengajak pegawai pengawas ketenagakerjaaan. Kemarin saya cuma ditelepon. Kan tidak bisa langsung karena juga lagi ada kesibukan dan harus secara formal membuat surat tugas," ujarnya.
Disnakersos kata Syarifuddin selanjutnya akan mengawasi perkembangan pemberlakukan UMK di Ramayana dan perusahaan lain di Kota Bontang. Pemkot Bontang katanya akan mengambil langkah tegas jika memang masih ada perusahaan yang memberi upah di bawah UMK, namun tidak melaporkan ke Disnakes sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
Disnakersos kata Syarifuddin juga mengimbau kepada seluruh karyawan di Kota Bontang dan SP untuk ikut aktif memberikan laporan ke Pemkot Bontang, terkait dengan pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan mereka. "Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor, sejauh mereka melaporkan dengan membawa bukti kami akan proses laporan itu," katanya.
Sekjen FKSPB Frans Micha mengatakan, kejadian di Ramayana yang membayar upah karyawan di bawah standar UMK 2009, bisa saja terjadi di perusahaan lain di Kota Bontang jika pekerja dan buruh tidak terlibat aktif memberikan informasi.
"Kita bukan ingin mengganggu pengusaha. Walaupun UMK 2009 Rp 994.000 belum memuaskan kami sebagai pekerja karena masih jauh dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tetapi okelah karena ini sudah jadi keputusan. Namun parahnya, masih ada saja perusahaan yang membayar di bawah itu, dimana rasa keadilan buat pekerja. Sementara kita tahu pengeluaran di Kota Bontang jauh lebih besar dibanding Kota Samarinda dan Balikpapan," katanya.
Ia berharap buruh dan pekerja di Bontang bersatu dan bernaung di bawah serikat buruh atau pekerja agar bisa solid dan kritis dengan hak dan kewajiban perusahaan. "Jangan takut, bikin serikat pekerja atau serikat buruh di tempat kerja masing-masing. Kami dari FKSPB dan ABM siap memfasilitasi," katanya. (asi)
Sumber : http://tribunkaltim.co.id/
Baca Lebih Lanjut....
Sumber : kompas.com
Senin, 16 Februari 2009 | 22:32 WIB
KARAKAS,SENIN-Presiden Venezuela Hugo Chavez menang dalam referendum yang membuka peluang dia dipilih lagi setelah dua kali masa jabatan. Ketika 94% kartu suara yang masuk telah dihitung, 54% mendukung pencabutan pembatasan masa jabatan. Demikian dikatakan pejabat Dewan Pemilihan Nasional, Senin (16/2). Menurut konstitusi yang berlaku sebelumnya, Chavez yang berhaluan politik sosialis harus melepas jabatan presiden tahun 2013. Namun, Chavez yang berhaluan politik sosialis mengatakan, dia memerlukan waktu 10 tahun lagi untuk memastikan revolusi sosialis berakar di Venezuela.
Referendum hari Minggu (15/2) adalah upaya kedua dia mengubah konstitusi. Dia kalah tipis dalam referendum serupa pada tahun 2007. Selama 10 tahun menjabat, Presiden Chavez berhasil menggalang dukungan dari kaum miskin, tapi ditentang keras oleh kubu elite tradisional di negaranya. Di front politik luar negeri, Chavez secara tegas menunjukkan sikap anti-Amerika Serikat.
Massa pendukung Chavez bersuka cita dengan berpawai di jalan-jalan ibukota Venezuela, Karakas. Mereka menyulut petasan dan melambaikan bendera nasional serta membunyikan klakson mobil. Sebaliknya, para pengkritik Chavez mengatakan, perubahan konstitusi seperti yang diajukan dalam referendum akan memusatkan terlalu banyak kekuasaan di tangan presiden.
Chavez mengatakan kebenaran dan martabat telah telah menang. "Pintu masa depan terbuka lebar," pekik Chavez seperti dikutip kantor berita Associated Press dari balkon istana Miraflores setelah hasil referendum diumumkan. "Pada tahun 2012 akan ada pemilihan presiden, dan kecuali Tuhan menentukan lain, kecuali bangsa menentukan lain, serdadu ini sudah menjadi calon," kata Chavez.
Wartawan BBC Will Grant dari ibukota Venezuela melaporkan, hasil referendum ini pengukuhan mantap bagi agenda sosialis Chavez dari bilik suara yang diharapkan Chavez selama ini. "Lebih dari 11 juta pemilih dari hampir 17 juta warga yang berhak memberikan suara ikut serta dalam referendum hari Minggu," kata ketua Dewan Pemilihan Nasional, Tibisay Lucena.
Baca Lebih Lanjut....
Oleh : Anshar*
PendahuluanDalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering mendengar istilah politik. Di berbagai media massa, TV, Radio dan koran-koran yang sering kita dengar dan baca banyak digunakan istilah politik. Meski istilah politik telah akrab di telinga kita dan bahkan telah sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pemilihan RT hingga pemilihan presiden, tapi dalam kenyataannya, masih banyak diantara kita yang belum memahami arti dan makna politik yang sebenarnya. Bahkan masih banyak diantara kita yang berasumsi bahwa politik hanyalah milik para elit politik atau mereka yang memiliki banyak uang. Terlebih lagi bila mendengar istilah kepentingan politik. Terkadang kita ngeri mendengarnya. Kepentingan politik menjadi momok yang menakutkan, selalu identik dengan tunggang-menunggangi dan mengorbankan kepentingan orang banyak.
Pada dasarnya, politik merupakan cara-cara yang dipakai untuk mewujudkan kepentingan kelompok tertentu. Setiap hari kita selalu berhadapan dengan politik dan bahkan terlibat didalam peristiwa politik tersebut. Kita mempraktekkannya meski masih dalam skup yang kecil, seperti: pemilihan RT, kepala desa, atau mungkin pemilihan ketua serikat buruh di tingkat perusahaan. Lalu mengapa di tingkat yang lebih luas (seperti negara) kita masih enggan untuk mempraktekkannya?
Jika kita takut untuk berpolitik karena beranggapan bahwa untuk ditingkat yang lebih besar seperti negara, politik hanya menjadi milik para elit politik, maka itu adalah anggapan yang sepenuhnya keliru. Ilusi yang demikian, hanya akan membuat rakyat pekerja menjadi takut untuk berpolitik. Kampanye dan propaganda sesat dari penguasa yang mengatakan bahwa gerakan buruh dipolitisasi atau tidak murni lagi adalah wujud kepentingan politik penguasa yang ingin menjauhkan rakyat pekerja dari medan pertarungan politik klas.
Rakyat pekerja harus berpolitik
Selama ini rakyat pekerja hanya menjadi penonton dalam setiap momentum politik. Padahal sebagai kelompok yang mayoritas di negara ini, rakyat pekerja sangat berkepentingan terhadap perbaikan ekonomi di indonesia. Berbeda dengan para elit politik dan pengusaha yang saat ini hidup mapan. Mereka tidak memiliki tekanan dan keharusan untuk melepaskan diri dari cengkeraman imperialisme modal. Jumlah uang tabungan mereka dibank-bank, hasil kerja kerasnya menindas buruh, sudah cukup untuk menghidupi dirinya beserta keluarga serta anak cucunya hingga tujuh turunan. Sementara, rakyat pekerja adalah kelompok yang merasakan langsung akibat-akibat dari kebijakan ekonomi dan politik ala neo-liberalisme yang ditetapkan oleh penguasa. Tetapi disisi lain, rakyat pekerja ditakut-takuti agar tidak berpolitik dan hanya dijadikan komoditi politik oleh penguasa yang saling memperebutkan kekuasaan.
Pada akhirnya, kita harus mengenyam kenyataan pahit, bahwa yang mampu untuk duduk dikekuasaan hanyalah orang berduit (pengusaha). Dan kita semua bisa melihat, bagaimana jadinya jika sekelompok pengusaha duduk bersama untuk menetapkan UU Perburuhan, lahirlah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan revisinya yang memasung kesejahteraan rakyat pekerja di seluruh negeri ini. Tentu saja sangat berbeda dengan kebijakan yang diperuntukkan bagi pengusaha-pengusaha. Hutang-hutangnya dibayarkan bahkan diberikan keringanan untuk membayar pajak.
Kita sebenarnya dapat belajar dari pengalaman di pabrik-pabrik bahwa pengusaha ketika bermasalah dengan buruhnya sering bertindak curang dalam menyelesaikan perselisihan. Pengusaha sering mencari-cari kesalahan pekerja, memecah persatuan pekerja dalam perusahaan yang menuntut kesejahteraan, atau memecah kesolidan pekerja pada saat mogok. Kita berkesimpulan bahwa pengusaha yang kita hadapi pintar berpolitik dan korbannya adalah kita, rakyat pekerja. Jika pengusaha pintar berpolitik, maka pekerja pun harus bisa berpolitik untuk memenangkan tuntutannya.
Demikian halnya yang terjadi di tingkat nasional. Pengusaha sangat pandai berpolitik. Hampir semua orang yang duduk di kekuasaan saat ini adalah pengusaha, hingga kita sulit untuk membedakan antara pemerintah dan pengusaha. Pengusaha adalah pemerintah, dan pemerintah adalah pengusaha. Kelompok lainnya, hanya militer yang nota bene merupakan bagian dari pemerintahan yang tidak berkepentingan dengan kesejahteraan buruh, kecuali menciptakan stabilitas dengan cara yang represif dan mempertahankan sumber-sumber keuangan bagi mereka.
Lalu kepada siapa lagi kita akan menyandarkan tuntutan kita? jawabannya bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada kekuatan rakyat pekerja itu sendiri tentunya. Ya, perubahan hanya akan dapat lahir dari tangan-tangan kokoh rakyat pekerja sebagai kelompok mayoritas yang membangun dan menggerakkan sistem perekonomian di negara ini. Bukan dari kalangan birokrat dan akademisi apalagi pengusaha dan militer, yang telah terbukti gagal menyelamatkan negara kita dari krisis kesejahteraan.
Tujuan politik
Setiap tindakan politik memiliki tujuan tertentu. Dalam konteks politik rakyat pekerja, tujuan yang ingin dicapai adalah manifestasi dari keinginan seluruh rakyat pekerja di negeri ini. Dimana rakyat pekerja hidup dalam kondisi yang serba sulit, akibat kebijakan ekonomi politik yang berpihak pada pengusaha. Secara sistemik, rakyat pekerja ditindas oleh pengusaha. Bukan hanya di pabrik-pabrik, bahkan sampai ke tingkat nasional. Seluruh rakyat pekerja di negeri ini sedang berada dalam genggaman kekuasaan dan ditindas oleh pengusaha secara klas. Penghisapan nilai lebih atas kerja buruh dihalalkan, kondisi kerja dibiarkan buruk serta upah terus ditekan. Di desa, kesejahteraan petani dibiarkan terjun bebas karena kekurangan modal, minim teknologi, pupuk mahal, hasil pertanian murah dan tidak berkualitas. Barisan pengangguran juga semakin bertambah panjang dan penggusuran terjadi dimana-mana. Selain itu, pengusaha juga berusaha membuat rakyat pekerja tetap bodoh dengan membuat biaya pendidikan menjadi mahal tidak terjangkau bagi rakyat pekerja. Masih banyak lagi masala-masalah sosial lain yang ditimbulkannya, mulai dari pelanggaran HAM hingga eksploitasi alam.
Tujuan politik yang dilakukan oleh pengusaha adalah mempertahankan penghisapan yang mereka lakukan terhadap klas pekerja di seluruh negeri. Menguasai seluruh aparatus negara beserta alat represinya dan menghadang setiap langkah klas pekerja yang sadar klas dan mencoba untuk dekat dengan kekuasaan. Inilah pertarungan klas yang sesungguhnya. Pertarungan ini harus mampu dijawab oleh rakyat pekerja dengan ikut berpolitik, politik rakyat pekerja adalah politik klas.
Politik klas adalah politik yang bertujuan untuk semakin mendekatkan rakyat pekerja dengan kekuasaan. Kemenangan-kemenangan yang berhasil kita dapatkan selama ini saat melakukan perlawanan di pabrik-pabrik, hanyalah kemenangan-kemenangan kecil yang bersifat sementara. Apakah ketika tuntutan kita di pabrik dipenuhi oleh pihak pengusaha, maka kita telah sejahtera? Tentu saja tidak. Penghisapan nilai lebih atas kerja buruh masih terus dilakukan oleh pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang mengekang hak-hak klas pekerja akan terus diproduksi oleh negara. Berbagai kebijakan ekonomi politik yang memiskinkan rakyat pekerja juga akan terus ditetapkan oleh negara. Rakyat pekerja akan tetap hidup dibawah sistem yang melanggengkan penindasan terhadap klas pekerja. Untuk itu rakyat pekerja harus berkuasa, karena hanya jika rakyat pekerja yang berkuasalah, maka segala kebijakan yang diambil oleh negara akan berpihak pada nasib rakyat pekerja. Rakyat pekerja harus percaya pada kemampuannya untuk memimpin negeri ini.
Politik rakyat pekerja
Bagaimana agar rakyat pekerja juga dapat berpolitik ? Kita bisa belajar dari pengalaman kita saat melakukan perlawanan di pabrik serta tindakan-tindakan yang diambil oleh pengusaha.
Diantara kita, pasti ada yang pernah bermasalah dengan pimpinan perusahaan tempatnya bekerja. Dihadapan pengusaha, kita tidak memiliki daya tawar apa-apa. Kita hanyalah salah seorang dari sekian banyak buruh yang bekerja pada perusahaannya. Sehingga, bila kita menghadap pada pimpinan perusahan atau bagian personalia meminta mereka untuk memberikan hak-hak kita, maka kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menekan pihak perusahaan. Mereka akan selalu mengulur-ulur waktu untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang menjadi hak kita. Tapi bila kita menghadap bersama dengan kawan-kawan buruh yang lain dalam jumlah besar, maka pihak perusahaan juga akan memberikan respon yang cepat.
Mengapa demikian? Karena daya tawar klas pekerja hanya didapatkan jika mereka bersatu. Buruh yang bersatu dapat menggunakan senjata utamanya, yakni mogok kerja untuk melumpuhkan aktivitas produksi di pabrik. Pengusaha juga pasti ngeri akan hal tersebut. Jika di tingkat perusahaan buruh bisa mengubah kebijakan pengusaha, maka di tingkat nasional buruh bukan hanya bisa mengubah kebijakan ekonomi politik pemerintah, tapi bisa duduk di kekuasaan. Itulah pentingnya kita memperingati may day atau hari buruh sedunia dengan melakukan mogok nasional. Dalam peringaan may day, kita mendapatkan pelajaran bahwa buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Inilah hal pertama dan utama bagi perjuangan politik rakyat pekerja, pentingnya persatuan dan kesatuan.
Kedua, berorganisasi atau berserikat. Apakah di perusahaan tempat kita bekerja sudah terdapat serikat buruh? Serikat buruh memliki peran yang sangat penting bagi pekerja. Dalam serikat buruh inilah, pekerja akan dilatih berbagai macam keterampilan berorganisasi, kepemimpinan, berbicara, dan lain-lain. Singkatnya, serikat buruh merupakan sekolah bagi kaum buruh. Melalui serikat buruh ini jugalah solidaritas dan persatuan buruh ditempa terus menerus hingga tetap solid dalam perjuangannya. Pengusaha juga berorganisasi. Membangun jaringan antar pengusaha yang akan semakin mengokohkan penghisapannya terhadap klas pekerja. Selain itu, organisasi pengusaha juga merupakan alat bertarung pengusaha dengan kelompok pengusaha lainnya mis, dalam persaingan perebutan pasar.
Ketiga, rakyat pekerja membutuhkan wadah politik, partai politik rakyat pekerja. Pengusaha-pengusaha di negara kita telah melakukannya. Mereka memiliki partai-partai dan bahkan menjadi pimpinan partai politik. Dari sekian banyak partai politik yang ada di indonesia saat ini, hampir semuanya dipimpin oleh pengusaha atau di back-up secara finansial oleh pengusaha-pengusaha. Tentu saja dengan jaminan mengakomodir kepentingan pengusaha tersebut. Ada juga partai yang melibatkan para petinggi militer dalam jajaran kepemimpinannya. Dengan masuknya militer kedalam partai-partai sipil, kita dapat menarik kesimpulan bahwa partai-partai sipil ini akan semakin mendukung cara-cara militeristik dan melindungi kepentingan ekonomi politik militer di masa-masa mendatang. Dan telah terbukti, bahwa semua partai-partai yang ada saat ini berpihak pada kepentingan pengusaha. Mereka telah berhasil menggolkan undang-undang perburuhan yang pro-pengusaha, PHK di permudah, upah ditekan, kondisi kerja buruk, dan lain-lain. Partai politik dijadikan sebagai alat untuk mengokohkan penindasan yang mereka lakukan. Sementara rakyat pekerja di seluruh negeri, pada setiap momentum pemilu berbondong-bondong mencoblos partai yang pro-pengusaha.
Kelas pekerja juga harus memiliki sebuah partai yang didominasi oleh kelas pekerja itu sendiri. Partai ini juga harus bekerja semata-mata demi kepentingan kelas pekerja, bukan sibuk berkompromi ke sana ke mari. Karena kepentingan kelas pekerja pastilah bertentangan secara langsung dengan kepentingan pemilik modal. Yang satu mau mem-PHK, yang lain mau mempertahankan pekerjaan. Yang satu mau sistem kerja yang fleksibel, yang lain mau sistem kerja yang memberi jaminan kepastian untuk masa mendatang. Tidak ada yang bisa dikompromikan di antara kedua kepentingan ini. Pertanyaannya: adakah partai semacam itu sekarang? Kalau ada, apa? Yang mana? Kalau sudah mengerucut sampai ke pemilihan presiden, jelas jawabannya adalah "tidak ada."
Kalau jawabannya "tidak ada," maka langkah selanjutnya pasti adalah "kita harus mulai membangun partai semacam itu. Kelas pekerja harus mulai menyatukan langkah merumuskan seperti apa partai kelas pekerja yang akan dibuatnya melalui kritik atas percobaan-percobaan membuat partai serupa di masa lalu, menggariskan strategi dan langkah untuk mewujudkannya, merumuskan program-program dan mulai bekerja untuk membuat partai itu menjadi kenyataan. Apa bedanya serikat buruh dengan partai? serikat buruh merupakan organisasi buruh yang memperjuangkan tuntutan kesejahteraan pekerja di tingkat perusahaan atau pabrik sedangkan partai politik adalah alat perjuangan politik rakyat pekerja yang menyatukan seluruh sektor yang ditindas oleh kapitalisme, seperti : tani, nelayan dan kaum miskin kota. Hanya alat politik dalam bentuk partailah yang mampu untuk menyatukan perlawanan sektor-sektor tersebut. Inilah bentuk perjuangan dan kesadaran tertinggi dari seluruh rakyat pekerja, kesadaran berpartai. Dengan partai ini sebagai alat, kelas pekerja dapat mulai bertarung berhadapan, sederajat dengan kelas pemilik modal. Bertarung langsung di arena yang paling menentukan: siapa yang akan memegang kekuasaan atas negara. Artinya: siapa yang berhak menentukan pembuatan UU dan siapa yang berhak menggunakan aparat negara untuk memaksa agar UU itu dipatuhi . Partai ini tidak boleh jadi partai yang "mengatasnamakan" buruh atau rakyat pekerja lainnya. Justru partai ini harus beranggotakan buruh dan para pimpinannnya juga harus ditumbuhkan dari kalangan buruh. Sudah bukan masanya buruh menyerahkan kepemimpinan pada mahasiswa, atau orang berdasi, atau profesor atau orang LSM. Sudah waktunya buruh belajar dan berlatih untuk kelak dapat menduduki jabatan-jabatan partai politik. Sudah waktunya buruh belajar ekonomi dan politik agar kelak dapat berdebat langsung dengan ahli-ahli bayaran pemilik modal. Sudah waktunya buruh belajar manajemen agar kelak dapat menjalankan sendiri organisasi tanpa bantuan orang lain - bahkan juga untuk menjalankan sendiri roda perusahaan. Buruh harus sudah mulai bertekad untuk kelak membanjiri parlemen dengan buruh. Atau mendudukkan seorang dari kawan buruh menjadi presiden. Itu bukan hal yang mustahil, jika buruh mau belajar, berlatih dan berjuang bersama.
Tantangan dan hambatan
Harus pula disadari bahwa perjuangan rakyat pekerja di seluruh negeri adalah perjuangan yang sangat sulit. Pertarungan ini akan dilakukan dibawah sistem kapitalisme yang dikuasai oleh pengusaha (borjuasi). Kita akan diserang dari delapan penjuru mata angin. Beberapa pengalaman berlawan telah menunjukkan kepada kita, bahwa klas penindas akan senantiasa menahan setiap langkah klas pekerja menuju kekuasaan.
Salah satu jebakan yang dipasang oleh klas penguasa adalah membuat sistem pemilu yang tidak demokratis. Pemilu di indonesia hanya memberikan peluang bagi pemilik modal untuk berkompetisi berebut kekuasaan. Hanya mereka yang memiliki modal besar yang dapat duduk di parlemen, serta menjadi presiden. Praktek money politic, serta publikasi lewat media massa dan berbagai macam atibut partai (jam, pin, baju, dll), membutuhkan biaya yang sangat besar, dan hanya mampu dipenuhi oleh mereka yang memiliki modal kuat, dalam hal ini pengusaha.
Selain itu, hujan propaganda dan kampanye program-program perubahan akan terus membombardir kesadaran kita. Tuduhan di politisasi, pengkotak-kotakan, represif dan banyak lagi kondisi yang akan menjadi tantangan dan hambatan bagi politik rakyat pekerja. Lalu apakah kita akan mundur menghadapi kenyataan ini? Tentu saja tidak, tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh rakyat pekerja akan semakin membuat politik rakyat pekerja kaya akan strategi taktik. Kita akan mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran berharga dari masalah yang kita hadapi di lapangan. Hal ini justru akan membuat semakin banyak klas pekerja yang tersadarkan. Membuat kita yakin bahwa kemenangan rakyat pekerja semakin dekat, karena seperti kata che guevara : “Hari-hari gelap sedang menanti kita …. sekali perjuangan dimulai, perjuangan itu harus dilancarkan secara berkesinambungan, juga harus memukul dengan keras, di tempat-tempat yang paling mematikan, terus-menerus dan tanpa mundur setapakpun; terus maju, terus memukul balik, terus menjawab tindakan agresif lawan dengan tekanan yang semakin kuat dari massa-rakyat. Inilah jalan menuju kemenangan” .
Penutup
Akhirnya, kita harus mengabarkan kepada rakyat pekerja di seluruh negeri, menyerukan persatuan menuju kemenangan. Persatuan belum tentu membuahkan kemenangan, tapi tanpa persatuan tidak akan mungkin kemenangan dapat dicapai. Semuanya akan ditentukan dari konsistensi kita dalam melakukan kerja-kerja politik, belajar dari kegagalan-kegagalan, dan bagaimana kita menyusun strategi taktik baru ketika berhadapan dengan satu kondisi yang baru pula. Rakyat pekerja harus pintar berpolitik. Pandai memanajemen organisasi, pandai berorasi, pandai mematahkan argumen pengusaha yang licik, pandai menyusun teori, pandai menyusun program, pandai dalam segala hal. Selama ini rakyat pekerja hanya dibiarkan terkungkung dalam kebodohan dan penindasan oleh pemilik modal. Rakyat pekerja harus mampu memimpin negeri ini.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pengusaha atau pemilik modal terus meluaskan lapangan permainannya ketingkat internasional melalui neo-liberalisme dan globalisasi. Mereka menjalin kerjasama di tingkat internasional, baik dalam tingkat perusahaan (melalui merger, sindikasi, atau perjanjian dagang) maupun dalam tingkat kenegaraan (melalui blok-blok perdagangan, IMF, WTO, Bank Dunia). Dengan semakin globalnya perekonomian, semakin nyata pula bahwa modal tidak mengenal kebangsaan. Dan ketika modal sudah menjadi global, tidak akan mungkin perlawanan hanya dilakukan di satu negeri. Sebuah kesatuan tindakan dan keserasian gerak dari organisasi-organisasi kelas pekerja sedunia adalah syarat mutlak bagi kemenangannya. Tentu saja kita menyadari bahwa perjuangan yang sesungguhnya tetap berlangsung di tingkat nasional, dan bahwa perjuangan ini tidak akan mungkin dapat dimenangkan secara serempak di semua negeri. Namun, tanpa internasionalisme yang kokoh, tidaklah mungkin ada kemenangan yang akan dapat dipertahankan dalam waktu yang lama. Kalaupun ada, kemenangan itu sendiri akan sia-sia karena ia justru akan terjebak pada chauvinisme-sosial . Perjuangan rakyat pekerja hanya akan menjadi kekuatan yang utuh jika disandarkan pada kekuatan internasionalisme. Dan benarlah yang dikatakan oleh Marx: “ Kaum buruh sedunia, bersatulah!”.
*Penulis adalah anggota PRP Komite Kota Samarinda
Baca Lebih Lanjut....
Post
